MALILIPOS.COM – Beberapa hari terakhir terjadi kisruh dalam pengukuhan sejumlah komunitas adat khususnya yang berada di wilayah Luwu Timur. Hal ini dikhawatirkan menjadi biang konflik horisontal jika tidak ditangani dengan baik.
Hari Minggu (22/07), pengukuhan lembaga adat To Weula di Matano akhirnya ditangguhkan karena protes warga Masyarakat Adat Wawa Inia Rahampu’u Matano. Sementara Senin (23/07) kemarin, rencana pengukuhan lembaga adat To Konde di Kawata juga batal akibat protes warga To Padoe.
Menyikapi persoalan ini, Gubernur Lumbung Informasi Rakyat (LIRA) Sulawesi Selatan Ryan Latif menyarankan agar semua pihak berhati-hati mengambil sikap karena bisa memicu konflik horisontal.
“Harus hati-hati dalam pembentukan kelompok-kelompok adat saat ini. Mesti jelas asal-usul sejarah serta faktanya harus bisa dipertanggungjawabkan”, kata Ryan.
Menurut Ryan yang juga Wija to Luwu ini, pembentukan komunitas adat adalah hal yang sensitif, tidak boleh serta-merta bisa dibentuk begitu saja.
“Iya, ini masalah sensitif. Meskipun kita bukan lagi kerajaan seperti dulu, tetapi tetap harus menghormati sejarah. Kearifan lokal kita menjadi dasar hidup berbangsa dan bernegara sebagaimana diatur dalam Pancasila dan UUD 1945”, tegas RL7, sapaan akrab Ryan Latief.
Dirinya menambahkan bahwa pengukuhan komunitas-komunitas adat tersebut disinyalir ada kaitannya dengan kepentingan ekonomi, seperti halnya jatah dana CSR serta hak atas tanah eks tambang PT Vale.
“Saya dikontak oleh saudara-saudara di sana yang menolak pengukuhan. Mereka berpandangan ini dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi, makanya protes keras”, sambung pria berkacamata ini.
Ryan berharap pihak Pemerintah Daerah secepatnya turun tangan menengahi persoalan ini sebelum terjadi konflik horisontal antara warga komunitas adat.
“Pemerintah harus turun tangan menengahi masalah ini, termasuk pihak Istana Kedatuan Luwu, harus lebih bijak dan arif lagi”, tutup Ryan yang juga mantan ketua PSSI Luwu Timur. [aq/wr]
