MALILIPOS.COM – Peneliti sosial dari Australian National University (ANU) Prof Kathryn Robinson menyambut baik rekomendasi agar masyarakat lokal di sekitar wilayah tambang PT Vale diberikan kepemilikan saham.
Prof Kathryn hadir sebagai penanggap atas materi Sawedi Muhammad dalam diskusi daring yang diselenggarakan The Sawerigading Insitute, Jumat (10/06/2020) yang mengangkat tema “Gerakan Sosial di Lingkar Tambang: Politik Perlawanan Masyarakat Asli Sorowako Terhadap PT INCO”.
Kathryn memang menghabiskan banyak waktunya melakukan riset terkait keberadaan masyarakat di sekitar wilayah tambang PT INCO sejak puluhan tahun yang lalu.
“Saya setuju sekali dengan usulan pemberian saham proporsional bagi masyarakat lokal di sekitar tambang,” katanya dalam Bahasa Indonesia yang fasih.
Menurut Kathryn, sebagian besar perusahaan tambang di luar negeri kini sudah berani memberikan alokasi saham sebagai investasi bagi masa depan anak-anak cucu masyarakat di sekitar tambang. Dia lantas menyebut beberapa nama perusahaan tambang besar di Australia dan Timor Leste.
“Mineral itu terbatas dan tidak bisa selamanya. Sangat penting sebagian profit dari perusahaan diinvestasikan untuk masa depan masyarakat di sekitar tambang,” jelas dia.
Rekomendasi Akademik
Selain Prof Kathryn Robinson, diskusi yang dipandu Direktur The Sawerigading Institute Asri Tadda itu juga menghadirkan Prof Jasruddin (Kepala LLDIKTI Wilayah IX Sulawesi dan Gorontalo) dan Andi Baso (pendiri Kerukunan Warga Asli Sorowako) sebagai penanggap.
Tampak hadir sejumlah tokoh masyarakat Luwu Timur, diantaranya Prof Mansjur Natsir (Ketua KKLT), Majid Tahir (mantan anggota DPRD Sulsel), Andi Yayath Pangerang, Andi Endhi (mantan anggota DPRD Luwu Timur), Prof Halim Mubin, Prof Muhammad Ali (Pascasarjana Unhas) dan banyak lainnya.
Sawedi yang tampil mengulas hasil riset disertasi doktoralnya terkait konflik di lingkar tambang menyebut, gerakan sosial dan perlawanan masyarakat di sekitar tambang disebabkan oleh fenomena yang dia sebut accummulation by disposession.
Faktanya, gerakan sosial terjadi terus-menerus karena terciptanya akumulasi ketergantungan (dependency accumulation) dari masyarakat terhadap perusahaan.
“Ketergantungan inilah yang menyebabkan masyarakat mengadopsi gerakan reformatif ketimbang transformatif, yang tujuan utamanya untuk meningkatkan posisi bargaining masyarakat terhadap perusahaan,” ungkapnya.
Karena itu, peraih gelar doktor sosiologi dari Universitas Negeri Makassar (UNM) tahun 2014 itu memberikan empat poin rekomendasi agar konflik bisa segera berakhir.
Pertama, baik masyarakat sekitar tambang maupun pihak perusahaan perlu melakukan mapping akar masalah secara lebih komprehensif dan difasilitasi oleh Pemerintah.
Kedua, perusahaan perlu memaparkan rencana strategis yang berkaitan dengan tanggungjawab sosial perusahaan (CSR), sehingga masyarakat dapat berpartisipasi, sekaligus mengkritisi agenda strategis tersebut.
Ketiga, pemerintah dan perusahaan (PT Vale) harus memikirkan opsi lain sebagai pengganti mata pencaharian masyarakat selain dari bekerja di perusahaan.
Keempat, pemberian saham yang proporsional kepada penduduk asli yang dividennya dikelola oleh lembaga professional.
