Press "Enter" to skip to content

Lutim dan Lutra Resmi Punya Pemimpin Baru, Ini Harapan Ketua AMAN Tana Luwu

MALILIPOS.COM – Luwu Timur dan Luwu Utara, 2 daerah Kabupaten di Tana Luwu, kini resmi memiliki kepala daerah yang baru.

Hari ini, Jumat (26/02) Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah melantik sebelas kepala daerah beserta wakilnya hasil Pilkada serentak Desember 2020 lalu.

Untuk Luwu Timur, Gubernur melantik Wakil Bupati H. Budiman. Sementara untuk Luwu Utara adalah pasangan Bupati Indah Puteri Indriani dan Suaib Mansur sebagai Wakil Bupati.

Banyak pihak yang berharap positif atas pelantikan kepala daerah baru di daerah ini. Tak terkecuali dari Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) wilayah Tana Luwu.

Ketua BPH AMAN Tana Luwu Bata Manurun turut mengucapkan selamat atas pelantikan 2 kepala daerah baru di Tana Luwu.

BACA:  Ini Syarat Komunitas Adat Bisa Diakui Menurut Ketua AMAN Tana Luwu

Selamat dan amanah kepada Bupati dan Wakil Bupati Lutra dan Lutim yang terpilih dan telah dilantik,” katanya kepada MaliliPos.com, Jumat (26/02).

Dirinya berharap, amanah dari masyarakat terkhusus masyarakat adat di Lutra dan Lutim dapat dipenuhi dan dijalankan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Bupati dan Wakil Bupati yang telah dilantik, (semoga) bisa menghadirkan negara di tengah-tengah masyarakat adat lewat pengakuan dan perlindungan hak-hak masyarakat adat di Luwu Utara dan Luwu Timur,” tambahnya.

Selain itu, Bata juga menginginkan agar tidak ada lagi diskriminasi, eksploitasi maupun intimidasi terhadap masyatakat adat di Lutra dan Lutim.

Karenanya, pemerintah daerah di bawah kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati yang baru ini nantinya dapat melibatkan masyarakat adat dalam setiap pengambilan keputusan.

BACA:  Pemda Luwu Timur Diminta Akui Keberadaan Masyarakat Adat

Wilayah-wilayah adat di Lutra maupun Lutim juga perlu diintegrasikan ke dalam RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) Kabupaten,” tegas dia.

Satu hal yang tak kalah penting, sambung Bata, adalah perlunya menjaga kedaulatan dan keberlanjutan hidup masyarakat adat, khususnya yang ada di kedua wilayah ini.

Menjaga kedaulatan dan keberlanjutan hidup masyarakat adat (dilakukan) lewat kedaulatan pangan yang dikelola berdasarkan kearifan lokal,” pungkasnya.

Kontributor: Asta Q.
Editor: Tim Redaksi